Lebih Pintar Harga Bbm 2014 Naik Untuk Infrastruktur, Pendidikan, Dan Kesehatan - Berlaku Mulai 18 November 2014 Pukul 00.00 Wib, Premium Rp. 8.500 & Solar Rp. 7.500

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Seperti info dari kompas.com, Presiden Joko Widodo memutuskan harga materi bakar minyak (BBM) bersubsidi masing-masing premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Jokowi menyebut alasan ketiadaan anggaran untuk membangun infrastruktur dan pelayanan kesehatan menciptakan harga BBM perlu dinaikkan.

"Negara membutuhkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran ini tidak tersedia sebab dihamburkan untuk subsidi BBM," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (17/11/2014).

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla dan para menteri menunjukkan keterangan kepada wartawan terkait kenaikan materi bakar minyak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11/2014). Mulai 18 November 2014 pukul 00.00, BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Kepala Negara juga menerangkan, keputusannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sudah melalui pembahasan yang mendalam sampai tingkatan teknis. Ia menekankan perlunya pengalihan subsidi dari konsumtif menjadi produktif.

Jokowi mengakui, kebijakan itu merupakan hal yang berat diputuskannya selaku Kepala Negara. Meski begitu, Jokowi memastikan ada kompensasi bagi masyarakat kurang bisa biar tetap mempertahankan daya beli masyarakat.

"Untuk rakyat kurang mampu, disiapkan pemberian sosial, paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, yang sanggup segera dipakai untuk jaga daya beli rakyat," sebut Jokowi.

Presiden Joko Widodo alhasil memutuskan untuk menaikkan harga materi bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi mengakui bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.

"Dari waktu ke waktu, kita sebagai sebuah bangsa kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, kita harus menentukan dan mengambil keputusan," kata Presiden di Istana Negara, Senin (17/11/2014).

Jokowi menjelaskan, jajarannya telah mendalami rencana kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif. Ia bahkan membuktikan kebijakan itu sudah dibahas di rapat terbatas di Istana sampai tingkatan teknis di kementerian.

Adapun, lanjut Jokowi, sebagai konsekuensi dari pengalihan itu, beliau memutuskan harga gres BBM yang akan berlaku pada pukul 00.00 WIB terhitung semenjak tanggal 18 November 2014. "Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500," papar Jokowi.

Referensi artikel & gambar : Jokowi Naikkan Harga BBM sebab Anggaran Infrastruktur dan Kesehatan Minim, Jokowi Tetapkan Harga Premium Rp 8.500 dan Solar Rp 7.500. Penulis : Sabrina Asril, Editor : Fidel Ali Permana. Kompas.com

Lebih Cerdik Pendidikan Indonesia Gawat Darurat..! Benarkah..?

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Berbagai ketimpangan dalam dunia pendidikan Indonesia yang terjadi ketika ini, mulai dari dari kekurangan guru, khususnya di di tempat terpencil, terpencar, terisolir, pedalaman, ataupun pelosok dengan sekolah di perkotan. 

Dan bukan itu saja, masih adanya perbedaan yang signifikan antara kemudahan sarana dan prasarana pendidikan antara sekolah yang berada di perkotaan dengan di daerah-daerah pelosok ini.

Maka tak heranlah bila kualitas tentu saja berbeda, lantaran faktor utama selain kemudahan sarana prasarana, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, serta media pembelajaran yang telah mencukupi sangat memilih output (lulusan/tamatan) sekolah-sekolah pencetak pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini.

Namun bagaimana kita menyikapi tentu saja bukan menjadi PR pemerintah maupun kita sebagai guru utamanya, namun juga PR bagi bangsa secara keseluruhan pada hakekatnya.

Berdasarkan paparan Mendikbud RI : Anies R. Baswedan, PhD. yang disampaikan dalam Silaturahmi Kementerian dengan Kepala Dinas di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2014 bertujuan untuk membangun kesadaran bersama di dalam birokrasi pendidikan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sudah sangat gawat. Masalah-masalah pendidikan sudah dianggap sebagai sebuah kelaziman. Kini saatnya mengubah cara pandang tersebut di dalam seluruh institusi birokrasi.

Potret jelek pendidikan hari ini, apapun sebabnya ialah tanggung jawab kita di birokrasi pendidikan. Paparan ini tidak berpretensi untuk sekadar memperlihatkan “perintah” dan target, tetapi mengajak semua pihak di dalam birokrasi untuk mencari terobosan kreatif dan mengajak masyarakat untuk membereskan problem pendidikan.

Berita baiknya yakni jumlah institusi pendidikan dasar dan menengah terus meningkat semenjak jaman kemerdekaan, angka partisipasi pendidikan dasar terus meningkat, Pemberatasan buta abjad terus digalakkan, dan jumlah mahasiswa pun semakin berlipat ganda.

Namun, gosip buruknya ; 75 % sekolah di Indonesia TIDAK memenuhi standar layanan MINIMAL pendidikan (Pemetaan oleh Kemdikbud terhadap 40.000 sekolah pada tahun 2012), 44,5 % nilai rata-rata uji kompetensi guru. Hasil Uji Kompetensi Guru pada tahun 2012 terhadap 460.000 guru. Standar yang diharapkan: 70, dan posisi Indonesia dari 40 negara pada pemetaan The Learning Curve –Pearson. Hasil pemetaan kanal dan mutu pendidikan pada tahun 2013 dan 2014. 49 peringkat Indonesia dari 50 negara pada pemetaan mutu pendidikan tinggi.

Lihat paparan Mendikbud RI selengkapnya pada links berikut… Semoga perjuangan bersama ini berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga masa depan bangsa Indonesia sanggup diselamatkan oleh generasi-generasi masa depan bangsa yang dilahirkan dari sistem pendidikan yang benar-benar berkualitas… Aamiin… …!

Lebih Arif Reformasi Pendikan Dunia Di Negara-Negara Maju ; Cina, Korsel, As, Polandia, Inggris, Dan Finlandia

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Dalam kesempatan kali ini saya akan share isu mengenai Reformasi Pendikan Dunia di Negara-Negara Maju ; Cina, Korsel, As, Polandia, Inggris, dan Finlandia, selengkapnya sebagai berikut:

Reformasi Pendidikan Cina

Pada bulan Juni 2013, pemerintah sentra Cina mengeluarkan panduan untuk seluruh propinsi dalam mereformasi model evaluasi mutu pendidikan. Ada 5 area yang jadi penilaian:

1.   Perkembangan Moral yang diindikasikan oleh sikap dan kebiasaan, kewarganegaraan, kepribadian dan karakter, serta ambisi dan prinsip-prinsip yang dianut.

2.   Perkembangan Akademik yang diindikasikan oleh pengetahuan dan keahlian, pemikiran disiplin, kemampuan aplikasi serta kreativitas.

3.   Kesehatan Jiwa dan Raga yang diindikasikan oleh kebugaran fisik, kebiasaan hidup sehat, selera artistik dan keindahan, kesehatan emosional, kemampuan mengendalikan diri serta komunikasi interpersonal.

4.   Perkembangan Minat dan Bakat Unik yang diindikasikan oleh rasa ingin tahu, talenta dan keahlian unik, serta inovasi dan pengembangan potensi diri.

5.   Pengurangan Beban Akademik yang diindikasikan oleh waktu berguru [mis: lamanya jam pelajaran, pekerjaan rumah, waktu untuk tidur, dll.], kualitas instruksi, tingkat kesulitan pelajaran serta tekanan akademik.

Pengurangan Beban Akademik

Pada bulan Agustus 2013, pemerintah Cina mengeluarkan dokumen lanjutan untuk mendorong tempat dan sekolah mengurangi beban akademik bagi siswa pendidikan dasar:

1.   Penerimaan siswa yang transparan dan hanya menurut domisili siswa.

2.   Pengelompokan siswa dan guru secara seimbang dan acak, tanpa kelas-kelas khusus.

3.   Pengajaran “titik awal nol” dengan perkiraan kecakapan siswa mulai nol dan tidak ada ekspektasi akademik tinggi.

4.   Tidak ada pekerjaan rumah tertulis, tapi boleh memberi PR “eksperiensial” dengan ortu dan masyarakat.

5.   Mengurangi ujian. Standardized test dihentikan untuk kelas 1-3 SD. Berikutnya, hanya boleh satu per semester.

6.   Evaluasi kategorikal. Sekolah tidak boleh memberi nilai angka, tapi kategori mulai “cukup” hingga “luar biasa”.

7.   Meminimalkan material tambahan. Hanya boleh satu material komplemen selain buku utama.

8.   Tidak boleh ada kelas tambahan.

9.   Kegiatan olahraga minimal satu jam. Sekolah juga harus berikan waktu istirahat dan relaksasi yang cukup.

10. Memperkuat derma pada sekolah. Otoritas pendidikan di semua tingkat kepemerintahan harus melaksanakan inspeksi secara periodik dan mengawasi langkah faktual dalam mengurangi beban akademik siswa, serta wajib mempublikasikan temuannya.

Reformasi Pendidikan Korsel (Korea Selatan)

Pengaruh College Scholastic Aptitude Test [CSAT/suneung] yang dianggap “sakral”, menjadikan pendidikan Korsel lebih banyak digerakkan oleh hagwon/bimbel. Pemerintah Korsel melaksanakan beberapa reformasi untuk mengurangi ketergantungan pada tes:

1.   Mengadakan razia kepada hagwon yang masih ada acara berguru di atas jam 22.00.

2.   Mendorong universitas melaksanakan penerimaan mahasiswa tidak hanya berdasar CSAT.

Reformasi Pendidikan AS (Amerika Serikat)

Karena merasa tertinggal oleh negara-negara Asia Timur dalam banyak sekali pemetaan pendidikan global, Amerika Serikat mendorong inisiatif kurikulum inti. Pemerintah federal memakai politik anggaran untuk mendorong negara bab menyesuaikan kurikulum tempat dan tes terstandarnya dengan Common Core. Ironisnya, dikala AS mengetatkan standardisasi untuk mengejar Cina dan Korsel, justru Cina dan Korsel mereformasi pendidikannya menjadi lebih fleksibel menyerupai pendidikan AS sebelumnya.

Reformasi Pendidikan Polandia

Pada tahun 1998, Polandia melaksanakan reformasi pendidikan dimulai dengan menciptakan kurikulum inti yang baru. Polandia juga mengirimkan 25% guru kembali ke LPTK untuk dididik kembali, serta mengubah jalur pendidikan dengan memundurkan penjurusan siswa selama setahun.

Terakhir, guru diberi otonomi untuk menentukan buku teks sendiri serta menyebarkan atau menentukan di antara lebih dari 100 opsi kurikulum spesifik yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.

Reformasi Pendidikan Inggris

Pemerintah Inggris gres saja menerapkan kurikulum gres yang menjadi pembicaraan alasannya ialah memasukkan materi pemrograman komputer kepada siswa semenjak dini untuk melatih kemampuan logika. Perubahan kurikulum dilakukan secara bertahap: diumumkan pada 2010, dilanjutkan penyusunan dan uji publik intensif selama dua tahun, uji coba penerapan pada tahun 2013, diakhiri dengan penerapan sedikit demi sedikit mulai tahun 2014 hingga dengan 2017.

Reformasi Pendidikan Finlandia

Reformasi pendidikan Finlandia dimulai semenjak simpulan 1970-an dan awal 1980-an, melalui tiga fase:

1.   1980-an: Berpikir ulang ihwal dasar-dasar teoretis dan metodologis persekolahan.

2.   1990-an: Peningkatan melalui platform berjejaring dan perubahan yang dikelola secara berdikari oleh satuan pendidikan.

3.   2000-an: Efisiensi manajemen dan struktur pendidikan dan persekolahan.

Reformasi pendidikan di Finlandia dilepaskan dari kepentingan politik. Pemerintah yang berganti-ganti tidak membatalkan arah reformasi.

Beberapa poin penting pendidikan Finlandia:

1.   Guru ialah profesi yang sangat dihormati dan mempunyai otonomi besar dalam mengendalikan konten & arah pembelajaran.

2.   Sekolah negeri sangat mendominasi alasannya ialah pemerintah berusaha mewujudkan paradigma “setiap sekolah ialah sekolah baik”.

3.   Pendidikan Finlandia berusaha mengejar kesetaraan bukan kesempurnaan, berusaha mendorong kooperasi, bukan kompetisi.

4.   Finlandia memakai closed loop system yang mendukung lifelong learning.

Referensi artikel : Paparan Menteri pada Silaturahim Kementerian dengan Kepala Dinas

Lebih Cerdik Prinsip-Prinsip Pendidikan Ki Hadjar Dewantara & Pendidikan Di Finlandia - Pendidikan Orang Renta Sering Terlewatkan

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Ironis memang, saat negara lain menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang ditulis puluhan tahun kemudian dan sukses meningkatkan kinerja pendidikan mereka. 

Saat kita sendiri semakin terasing dari pemikiran-pemikirannya. Mengubah pendidikan itu menyerupai mengubah arah kapal tanker, bukan menyerupai mengubah arah speed boat.

Berikut tabel terkait prinsip-prinsip Ki Hadjar Dewantara yang mempunyai persamaan persepsi maupun implementasinya dengan pendidikan di Finlandia :

NO	KI HADJAR DEWANTARA	FINLANDIA
1	Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak sanggup diseragamkan. Perbedaan talenta dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi.	Menempatkan standardisasi pendidikan secara proporsional.
2	Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatannya.	Kesetaraan kuat besar pada kinerja pendidikan.
3	Anak-anak tumbuh menurut kekuatan kodratinya yang unik, tak mungkin pendidik “mengubah padi menjadi jagung”, atau sebaliknya.	Standardisasi kaku dan berlebihan yakni musuh kreativitas.
4	Bermain yakni untutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani.	Anak harus bermain.

Beberapa hal dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sering terlewatkan, salah satunya yakni Pendidikan orangtua, dikarenakan :

1.   Keluarga sebagai salah satu dari trisentra pendidikan yakni daerah pendidikan yang pertama dan utama. Kinerja akademik anak di sekolah pun sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sekolah, utamanya di rumah.

2.   Sangat penting untuk melibatkan orangtua secara aktif dalam proses pendidikan di sekolah supaya pembelajaran yang diterima anak sanggup selaras dan tidak saling menegasikan.

3.   Perlu disebarkan program-program yang mendukung orangtua mendapat panduan dan bimbingan dalam mengawal proses pendidikan dan tumbuh kembang anaknya.

Referensi artikel : Paparan Menteri pada Silaturahim Kementerian dengan Kepala Dinas

Lebih Cerdik Penerapan Kurikulum Ktsp 2006 Hingga Tahun 2020

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan kurikulum lawas KTSP 2006 masih dapat diterapkan kembali hingga 2020. Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan, pemberlakuan KTSP hingga tahun pelajaran 2019/2020 itu sesuai dengan ketentuan.

"Tapi pada 2020 itu yakni batas maksimal. Artinya dapat sudah berganti menjadi Kurikulum 2013 (K-13, red) sebelum 2020," katanya di Jakarta kemarin.

Hamid menjelaskan bahwa ketentuan peralihan dari KTSP ke K-13 diatur dalam Permendikbud 32/2013 yang diterbitkan Mendikbud Mohammad Nuh. Nah di dalam Permendikbud itu, ditetapkan peralihan dari KTSP ke K-13 paling usang dapat berjalan tujuh tahun lagi. Jika ditarik pada 2013, durasi tujuh tahun itu jatuh pada tahun pelajaran 2019/2020.

Menurut mantan Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud itu, penilaian kesiapan sekolah akan dipantau serius. Sekolah yang sudah siap menjalankan K-13, tidak perlu menunggu hingga 2020.

"Dalam waktu dekat, kita akan keluarkan standar kesiapan sekolah menjalankan K-13," papar dia.

Hamid juga mengatakan, durasi pergantian dari KTSP menjadi K-13 yang hingga 2020 itu mempunyai pengaruh positif. Yakni dapat digunakan untuk mengantisipasi daerah-daerah yang sangat kesulitan melakukan K-13.

Sebagaimana diketahui, Kemendikbud balasannya menghentikan implementasi K-13 secara menyeluruh di semua sekolah di Indonesia. Sebagai gantinya, K-13 hanya diterapkan di 6.221 unit sekolah pilot project. Jumlah itu setara dengan sekitar 3 persen populasi sekolah di Indonesia. Sedangkan 208 ribuan sekolah lainnya, kembali menerapkan KTSP.

Hamid menjelaskan, Kemendikbud belum dapat memastikan road map kelanjutan implementasi K-13 di 2015 nanti. Termasuk berapa jumlah sekolah yang mendapat restu mulai menjalankan K-13 di tahun pelajaran 2015/2016 nanti.

"Sekarang kita masih koordinasi dengan Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan, red)," pungkas Hamid.

Pertimbangan utama Kemendikbud menghentikan implementasi K-13 adalah, ingin fokus melatih guru. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, anggaran pembinaan guru untuk menerapkan K-13 sudah ada. Pelatihan tidak lagi berdasar guru secara perorangan. Tetapi semua guru dalam satu sekolah, akan dilatih sekaligus. Selain itu di selesai sesi pelatihan, guru-guru akan magang mengajar di sekolah pilot project K-13.

Dengan sistem pembinaan guru berbasis sekolah itu, diprediksi semua guru siap menjalankan K-13 sekitar 3 hingga 4 tahun lagi. Asumsinya yakni dari guru-guru di 3 persen sekolah yang ditunjuk menjadi pilot project, meningkat menjadi 5 persen sekolah seluruh Indonesia.

Kemudian naik lagi menjadi 45 persen populasi sekolah, berikutnya naik lagi menjadi 70 persen, dan seterusnya hingga 100 persen populasi sekolah.

"Intinya penyiapan impelementasi K-13 ini dapat hingga tujuh tahun, dihitung mulai 2013 lalu," pungkasnya. (wan/end)

Sumber artikel : KTSP akan diterapkan hingga 2020 – JPNN