Thursday, 30 September 2021

Lebih Cerdik Download Buku Guru Smp / Mts Kelas 7 Dan Kelas 8 Kurikulum 2013 Terbaru

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Dalam kesempatan yang baik ini, aku akan bagikan links download gratis ialah buku guru Sekolah Menengah Pertama / MTs kelas 7 dan kelas 8 Kurikulum 2013 terbaru terbaru selengkapnya sebagai berikut:

LINKS DOWNLOAD / UNDUH BUKU TEKS PELAJARAN UNTUK PEGANGAN GURU KURIKULUM 2013 JENJANG SMP / MTS (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH) KELAS VII DAN KELAS VIII:

BUKU PEGANGAN GURU KURIKULUM 2013 Sekolah Menengah Pertama KELAS VII (TUJUH) :

1.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
2.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
3.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
4.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti
5.     Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
6.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti
7.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. Bahasa Indonesia
8.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. Bahasa Inggris
9.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. IPA
10.    Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. IPS
11.    Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. Matematika
12.    Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. Penjasorkes
13.    Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. PPKn
14.    Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. Prakarya
15.    Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 7. Seni Budaya

BUKU PEGANGAN GURU KURIKULUM 2013 Sekolah Menengah Pertama KELAS VIII (DELAPAN) :

1.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 8. Bahasa Indonesia
2.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 8. Bahasa Inggris
3.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 8. IPA
4.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 8. Matematika
5.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 8. PPKn
6.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 8. Prakarya
7.      Buku guru Sekolah Menengah Pertama Kelas 8. Seni Budaya

Untuk download / unduh Buku Teks Pelajaran Siswa Kurikulum 2013 kelas 7 dan kelas 8 Sekolah Menengah Pertama / MTs silahkan klik pada links berikut. Semoga bermanfaat dan terimakasih… ...! Sumber file : www.bse.mahoni.com

Pasti Dapat Kepala Sekolah Buka Kala Pendidikan Capas

Kepala sekolah buka masa pendidikan capas angkatan viii – Ropi’u, S.Pd mewakili Kepala SMPN 2 Lintau Buo membuka secara resmi masa pendidikan Calon Anggota Passusbra (Capas) Angkatan ke- 8 dalam upacara khusus, Minggu Sore (12/8).

Kepala sekolah buka masa pendidikan capas angkatan viii PASTI BISA Kepala Sekolah Buka Masa Pendidikan Capas
Ropi'u, S.Pd mewakili kepala sekolah membuka masa pendidikan Capas (Rahid S/matrapendidikan.com)

Di hadapan Capas, para senior dari semua angkatan Passusbra yang hadir, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan itu berpesan biar para Capas sanggup mengikuti masa pendidikan ini dengan baik.

“Mungkin belum dewasa bapak akan sibuk dalam mengikuti masa pendidikan ini. Namun ketahuilah, kesibukan itu akan menciptakan kalian menjadi sehat tubuh maupun pikiran. Badan sehat alasannya selalu aktif bergerak. Pikiran sehat alasannya selalu berpikir yang nyata dan terbaik menyerupai abang senior kalian yang nampak sehat.. .” kata Ropi’u, S.Pd memotivasi.

Menyinggung Capas yang umumnya terdiri dari siswa perempuan, Waka Kesiswaan mensinyalir ada kaitannya dengan kebiasaan mencemooh dan melecehkan yang kebanyakan dilakukan oleh siswa pria akhir-akhir ini.

“Takut dicemooh dikatain begini dan begitu menjadi anggota Passusbra, dan sejumlah alasan lainnya sehingga siswa pria tidak banyak yang berminat dan mendaftar jadi calon anggota Passusbra,”  

Sementara itu Pembina Passusbra SMPN 2 Lintau Buo, R.Hidayatullah, A.Md.Kom memberikan kepada matrapendidikan.com, bahwa Capas yang akan mengikuti masa pendidikan tahun 2018 ini sebanyak 21 orang dan hadir sebanyak 18 orang. Dari 18 orang Capas yang hadir pada pembukaan masa pendidikan, hanya 4 orang capas laki-laki.

Kepala sekolah buka masa pendidikan capas angkatan viii PASTI BISA Kepala Sekolah Buka Masa Pendidikan Capas
Pembina Osis, pembina Passusbra serta para senior dari semua angkatan passusbra dikala pembukaan masa pendidikan capas angkatan viii (Rahid S/matrapendidikan.com)

Usai membuka masa pendidikan, waka Kesiswaan mengalungkan tanda penerima secara simbolis kepada Capas putra dan putri. Selanjunya penyematan tanda penerima kepada penerima lain dilakukan secara bergiliran masing-masing oleh Pembina Osis, Pembina Passusbra, senior angkatan 1 hingga 7.

Sebelum upacara pembukaan telah dilaksanakan pembelkalan awal kepada Capas oleh para senior Pasusbra dari semua angkatan. Pembekalan menyangkut fisik dan mental sehingga Capas siap mengikuti masa pendidikan.

Pembekalan fisik dan mental diakhiri dengan tradisi Passusbra, makan bersama di lantai dengan ganjal daun pisang. Makan bersama dilakukan di koridor kelas sehingga nampak jadi teratur.

Lebih Cerdik Download Buku / Modul Pendidikan Anti Korupsi Dari Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Siswa Sd, Smp, Sma (Sederajat) Serta Panduan Bagi Guru / Pengajar

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Pendidikan diyakini merupakan kunci masa depan bangsa dan pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang harus ditanamkan semenjak dini. 

Kualitas sumber daya insan yang tinggi merupakan modal utama pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Peningkatan intelektualitas, kecerdasan emosi, dan penanaman abjad menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pengembangan sumber daya insan Indonesia.

Di tengah beratnya beban pelajaran. pendidik dituntut lebih kreatif dalam memberikan bahan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Berangkat dan optimisme bahwa penanaman nilai-nilai luhur sanggup diperkenalkan semenjak dini melalui penyisipan beberapa mata pelajaran tanpa menciptakan mata pelajaran khusus anti korupsi. 

KPK bahu-membahu dengan kalangan pendidik dari banyak sekali sekolah di Jabodetabek dan Jawa Barat merumuskan suatu bentuk penyisipan 9 (sembilan) nilai-nilai luhur yang membentuk abjad anti korupsi ke dalam beberapa mata pelajaran yang sudah ada, yaitu:

1.   jujur,
2.   disiplin,
3.   tanggung jawab.
4.   kerja keras,
5.   berani,
6.   mandiri,
7.   sederhana,
8.   adil dan
9.   peduli.

Pada seri pendidikan anti korupsi untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) ini, selain penanaman karakter, bobot muatan juga diarahkan pada aspek aplikasi dan pola penyesuaian perilaku. Para pendidik, orang bau tanah atau siapapun yang berminat menanamkan nilai-nilai luhur semenjak dini (SD) sanggup memakai seri Pendidikan Anti Korupsi ini sebagai salah satu pola dalam pendidikan dasar dan menengah.

Sedangkan seri pendidikan anti korupsi untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/MA) ini selain penanaman abjad dan bobot muatan yang diarahkan pada aspek aplikasi dan pola penyesuaian sikap juga mulai dimunculkan tumbuhnya sikap perlawanan terhadap korupsi yang mendorong siswa untuk menjadi penggerak dan penggagas anti korupsi di lingkungannya.

Seri Pendidikan Anti Korupsi ini juga dilengkapi dengan Panduan Guru untuk menawarkan ruang bagi guru dalam pengayaan bahan sesuai dengan kondisi tempat masing-masing.

Diharapkan melalui penanaman abjad anti korupsi dalam di setiap anak bangsa sanggup tercipta generasi-generasi gres yang jauh lebih baik.  Bangkitlah Generasi Baru Indonesia !

Berikut links download Buku Pendidikan Anti Korupsi bagi penerima didik SD/MI, SMP/MTs, sampai Sekolah Menengan Atas (sederajat) sekaligus buku / modul panduan bagi Guru Pendidikan Dasar dan Menengah :

LINKS DOWNLOAD BUKU PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DARI KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) BAGI SISWA JENJANG SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA :


LINKS DOWNLOAD BUKU PANDUAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DARI KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) BAGI GURU / PENGAJAR JENJANG SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA :

1. Download Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi SD (sederajat)
3. Download Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi Sekolah Menengan Atas (sederajat)

Penjelasan mengenai landasan aturan serta klarifikasi Pendidikan Anti Korupsi sanggup dilihat juga pada laman http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/pendahuluan/landasan-hukum. Semoga bermanfaat dan terimakasih... ...! Sumber file : www.bse.mahoni.com

Wednesday, 29 September 2021

Pasti Dapat Jingga Mahesa Putri Unggul Dalam Pilketos Masa 2018-2019

Jingga mahesa putri unggul dalam pilketos periode 2018-2019 – Jingga Mahesa Putri dengan Nomor Urut 01 balasannya meraih bunyi terbanyak pada Pilketos Periode 2018/2019. Sementara itu Winda Maisa Putri (04) dan Rindu Ananda Mayora 02) menyusul di posisi kedua dan ketiga.

Jingga mahesa putri unggul dalam pilketos periode  PASTI BISA Jingga Mahesa Putri Unggul dalam Pilketos Periode 2018-2019
Ketua MPK menunjukkan kertas bunyi kepada anggota rapat sehingga wajahnya sendiri pun tertutup kertas bunyi (Rahid S/matrapendidikan.com)

Demikian gosip diperoleh matrapendidikan.com dari kegiatan penghitungan bunyi hasil Pilketos yang bertempat di ruang rapat Osis SMPN 2 Lintau Buo, Senin sore (13/8).

Hal tersebut merupakan rangkaian kegiatan Komisi Pemilihan Osis (KPO) setalah melakukan Pilketos periode 2018/2019 Jumat (10/8) lalu. Kegiatan penghitungan bunyi dilakukan dalam rapat Perwakilan Kelas yang dipimpin oleh Ketua MPK yang juga ketua KPO..

Rapat perhitungan bunyi ini dihadiri oleh Waka Kesiswaan, Ropi’u, S.Pd, Pembina Osis, Edy samsul dan Pembina Passusbra, R.Hidayatullah, A.Md.Kom.

Jingga raih 36 % suara

Seperti asumsi sebelumnya, Jingga Mahesa Putri akan bersaing ketat meraih bunyi terbanyak bersama kandidat lainnya. Hal tersebut terbukti saat perhitungan bunyi berakhir, Jingga Mahesa Putri meraup bunyi pemilih 36 % atau 87 suara.

Sementara itu,  Winda Maisa Putri meraih bunyi 20 % (48 suara) dan Rindu Ananda Mayora 19 % (36 suara). Selebihnya diperebutkan oleh Halfat Habilillah, Radar Mustika dan Amanda Putri Nurrahma.

Penghitungan bunyi dilakukan sendiri oleh ketua MPK, Della Dwi Puspita dan di catat di apapn tulis oleh Arsy Annisa. Selain itu juga dibantu oleh Dito Ditya Matari, Raihan dan Ronald Dwi Kurnia.

Waka buka rapat dan kotak suara

Sebelumnya, Waka Kesiswaan SMPN 2 Lintau Buo, Ropi’u, S.Pd didaulat untuk membuka rapat MPK sekaligus membuka kotak surat suara. Selanjutnya ketua MPK membuka surat bunyi dan membacakannya satu per satu serta menawarkan kepada anggota rapat.

Jingga mahesa putri unggul dalam pilketos periode  PASTI BISA Jingga Mahesa Putri Unggul dalam Pilketos Periode 2018-2019
Waka Kesiswaan buka kotak bunyi Pilketos (Rahid S./matrapendidikan.com)

Dketahui bahwa jumlah surat bunyi yang masuk sebanyak 274 surat suara. Sebanyak 30 surat bunyi dinyatakan tidak sah, yang disebabkan oleh kesalahan pemilih dalam mencoblos pada surat suara.

Kesalahan pemilih akhir mencoblos dengan menentukan dua kandidat sebanyak  6 surat suara, sedangkan kesalahan mencoblos foto kandidat sebanyak 24 surat suara.

“Dalam hukum Pilketos disepakati bahwa pemilih hanya menentukan satu kandidat. Pemilih dihentikan mencoblos foto kandidat . Yang dicoblos yaitu nomor urut kandidat dan atau nama kandidat,” kata Della Dwi Puspita wacana surat bunyi tidak sah kepada akseptor rapat.

Lebih lanjut ketua MPK juga menyatakan bahwa hukum Pilketos ini juga sudah disosialisasikan kepada pemilih.

“Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran berorganisasi dan berdemokrasi bagi siswa. Kekurangan dalam penyelenggaraan Pilketos akan selalu ada namun keurangan itu perlu diminimalisir secara berangsur-angsur,” komentar Ropi’u, S.Pd usai rapat penghitungan bunyi kepada matrapendidikan.com.

Meskipun perhitungan bunyi Pilketos sudah selesai dilaksanakn bukan berarti rangkaian kegiatan MPK sudah berakhir. Pengumuman hasil Pilketos kepada warga sekolah secara resmi akan diadakan pada upacara bendera ahad depan.

Lebih Pintar Sistem Penggajian Tunggal (Single Salary) Pns Tahun 2015 - Proteksi Guru Dilebur

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Tunjangan profesi yang diperoleh guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sehabis lulus proses sertifikasi akan dihapuskan. 

Hal itu merupakan konsekuensi dari sistem penggajian tunggal yang hendak diterapkan pemerintah untuk semua PNS, termasuk guru, pada 2015.

Dalam system penggajian tunggal yang disusun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat komponen honor , pertolongan kinerja , dan pertolongan kemahalan. System gres itu dibutuhkan meningkatkan kualitas kinerja PNS yang berjumlah sekitar 4,6 juta orang, termasuk guru PNS yang berjumlah sekitar 1,7 orang.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengemukakan hal itu dalam diskusi terbatas “Arah Pendidikan Indonesia“ yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Senin (16/6) , di Bentara Budaya Jakarta.

Hadir dalam diskusi tersebut, antara lain: mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif; Guru Besar (Emeritus) Universitas Negeri Jakarta HAR Tilaar; pemikir kebangsaan Yudi Latif; Guru Besar Ekonomi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Ace Suryadi; Rekor UPI Sunaryo Kartadinata; Guru Besar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Paul Suparno; CEO Penerbit Minzan dan dosen filsafat Haidar Bagi; serta Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Soedijarto.

Eko Prasojo mengatakan, kebijakan gres itu untuk meningkatkan kinerja PNS, transparansi, dan keadilan.

“Selama ini ada anggapan PNS itu nyaman dan tidak bias di pecat,” ujarnya. “Nanti diubah. PNS menandatangani kontrak kinerja dan diukur. Jika kinerjanya bagus, sanggup mendapat bonus setiap tahun,” kata Eko.

Dalam system penggajian tunggal, kata Eko, ada dua komponen, yaitu honor pokok (75 persen) dan capaian kinerja (25 persen). Gaji pokok berbasis beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan kinerja berdasarkan kinerja individu.

Pemberlakuan system penggajian tunggal itu, berdasarkan Eko, akan menciptakan system remunerasi menjadi transparan. Tidak aka nada lagi pegawai negeri sipil yang gajinya kecil, tetapi take home pay besar.

Selain memperbaiki system penggajian, sesuai undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 wacana Aparatur Sipil Negara, eselon tiga dan eselon empat juga akan dievaluasi. Pada tataran itu akan didorong untuk diciptakan tenaga-tenaga fungsional yang professional.

Jangan Merugikan

Ketua Umum PGRI Sulistiyo meminta pemerintah menyosialisasikan kebijakan peleburan pertolongan sertifikasi menjadi satu system penggajian. Sebelum system diterapkan hendaknya dikomunikasikan dulu biar tidak mengakibatkan kegelisahan.

“Prinsipnya, guru dilarang dirugikan, baik dari sisi nominal dana yang diterima maupun system, mekanisme, prosedur, dan tingkat kerumitannya,” ujar dia.

Sulistiyo menilai, kebijakan sertifikasi sudah tepat. “Namun , jikalau dirasa menyulitkan dan terlalu eksklusif, saya kira guru sama pendapatnya dengan saya, tidak berkeberatan diatur kembali (dalam undang-undang baru),” ujarnya. (LUK/THY/A13).

Referensi artikel : Tunjangan Guru Dilebur - PGRI

Tuesday, 28 September 2021

Pasti Dapat Peranan Gerakan Pramuka Dalam Merekat Nkri

Peranan gerakan pramuka dalam merekat nkri – Tanggal 14 Agustus setiap tahun diperingati sebagai Hari Gerakan Pramuka Indonesia. Tahun 2018 ini diperingati Hari Gerakan Pramuka ke- 57. Dalam rangka memeringati Hari Gerakan Pramuka tersebut, kami turunkan sebuah artikel dengan judul Peranan Gerakan Pramuka dalam Merekat NKRI.

Peranan gerakan pramuka dalam merekat nkri PASTI BISA Peranan Gerakan Pramuka dalam Merekat NKRI
Logo dan tema Hari Pramuka ke- 57 (pramuka.org.id)

Dalam rangka memeringati Gerakan Pramuka Indonesia, pemerintah mengeluarkan logo dan tema khusus setiap tahunnya. Seperti tahun ini, tema peringatan Gerakan Pramuka, menyerupai yang tertera pada logo ialah Pramuka Perekat NKRI.

Tanggal 14 Agustus bukanlah hari lahirnya pramuka Indonesia melainkan pergantian gerakan kepanduan dengan Gerakan Pramuka Indonesia pada tahun 1961. Sekaligus peresmian Mapinas (Majelis Pimpinan Nasional) dan Kwarnas (Kwartir nasional) oleh Presiden RI di istana Merdeka.
Pada peringatan Gerakan Pramuka ke- 57 ini, yang tak kalah penting kita renungkan ialah sejauhmana kiprah Gerakan Pramuka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

NKRI tetap utuh hingga kini ini, tidak terlepas dari peranan Gerakan Pramuka Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari visi dan solusi Gerakan Pramuka sehingga merekat NKRI.

1.Pembinaan generasi muda

Gerakan Pramuka merupakan wadah edukasi bagi generasi muda dalam menumbuhkembangkan semangat nasionalisme dan patritisme. Pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka telah berhasil meningkatkan jiwa persatuan dan semangat berjuang dalam mempertahankan NKRI.

2.Agen perubahan nilai karakter

Gerakan pramuka menjadi biro perubahan dalam mewujudkan nilai-nila aksara bangsa Indonesia. Melalui pelatihan Gerakan Pramuka sanggup diwujudkan aksara mandiri,  berkepribadian baik, suka bekerja sama dan menolong sesama, serta berjiwa nasionalisme.

3.Media pendidikan karakter

Gerakan Pramuka Indonesia menjadi salah satu media dalam membentuk aksara bangsa. Gerakan Pramuka melahirkan generasi muda berpengetahuan luas, berkarakter sanggup bangkit diatas kaki sendiri dan mempunyai semangat patritisme.

Gerakan Pramuka sebagai wadah pelatihan generasi muda, biro perubahan dan pendidikan aksara bangsa telah menawarkan adil besara dalam merekat NKRI sehingga tetap utuh. Salam Pramuka.

Lebih Cendekia 11 Jabatan Cpns 2014 Untuk Sarjana Semua Jurusan

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Seiring dengan kebijakan dibukanya lowongan CPNS  lintas jurusan sebanyak lima persen formasi, pemerintah telah memutuskan adanya 11 jabatan yang sanggup dilamar oleh sarjana dari semua jurusan. 

Sayangnya, banyak instansi pemerintah sentra maupun kawasan yang belum mengalokasikan untuk jabatan 5 % yang sanggup dilamar oleh sarjana dari  semua jurusan.

Hal itu merupakan salah satu penyebab belum rampungnya proses verifikasi deretan CPNS dari sejumlah daerah, untuk selanjutnya mendapat ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

“Kalau ijin prinsip sudah ada dibutuhkan segera sanggup diumumkan lowongan jabatan yang dibuka di masing-masing kementerian, forum maupun Pemda,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman ketika talk show di sela-sela simulasi CAT di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Selasa (22/07).

Dikatakan, ada beberapa permasalahan terkait dengan pengisian rincian jabatan. Antara lain belum semua instansi memberikan nama-nama jabatan fungsional yang berlaku di instansi masing-masing. 

Selain itu, jabatan yang diusulkan belum tercantum dalam e-Formasi, penyusunan deretan yang seharusnya disusun per jabatan, banyak yang disusun  menurut unit organisasi.

Masalah lain, jumlah rincian tidak sesuai dengan jumlah persetujuan prinsip, banyak yang belum mengalokasikan untuk jabatan 5 % yang sanggup dilamar oleh semua jurusan. “Bahkan ada proposal yang belum di tandatangan oleh pejabat pembina kepegawaian,” tambahnya.

Disebutkan, 11 jabatan yang sanggup dilamar oleh sarjana dari semua urusan dimaksud yakni :

1.     Analis Kebijakan,
2.     Perencana,
3.     Auditor,
4.     Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah,
5.     Penggerak Swadaya Masyarakat,
6.     Idyaiswara,
7.     Peneliti,
8.     Pekerja Sosial,
9.     Penyuluh Sosial,
10.  Perekayasa, dan
11.  Pemeriksa. 

Herman menambahkan, bagi instansi pemerintah yang belum mengalokasikan deretan untuk 11 jabatan yang sanggup dilamar oleh sarjana dari semua jurusan tersebut agar segera mengalokasikannya. (ags/HUMAS MENPANRB)

Monday, 27 September 2021

Pasti Dapat Smpn 2 Lintau Buo Ikuti Lomba Gerak Jalan Hut Ri Ke- 73

Smpn 2 lintau buo ikuti lomba gerak jalan hut ri ke- 73 – Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke- 73, Panitia HUT RI Tingkat Kecamatan Lintau Buo mengadakan Lomba Gerak Jalan antar  sekolah. Lomba ini diikuti oleh tim dari 18  SD dan SMP/MTs yang ada di kecamaatan ini.

 lintau buo ikuti lomba gerak jalan hut ri ke PASTI BISA SMPN 2 Lintau Buo Ikuti Lomba Gerak Jalan HUT RI ke- 73
Tim Gerak Jalan SMPN 2 Lintau Buo (Rahid S/matrapendidikan.com)

Seperti diketahui, di Kecamatan Lintau Buo terdapat 3 Sekolah Menengah Pertama dan 2 MTs. Ketiga Sekolah Menengah Pertama dimaksud ialah SMPN 1 Lintau Buo (Pangian), SMPN 2 Lintau Buo Tigo Jangko) dan SMPN 3 Lintau Buo Tigo Jangko).

Sedangkan jenjang pendidikan MTs terdiri dari MTsN 9 Tanah Datar (Pangian) dan MTs Darul Ulum (Tigo Jangko).

Lomba Gerak Jalan antar sekolah ini, menyerupai diinfokan kontributor matrapendidikan.com, Rahid Sikumbang, dimulai di Depan SDN 12 Pangian, Patameh Jalan Raya Sitangkai-Balai Tengah dan berakhir di halaman Kantor Camat Lintau Buo.

 lintau buo ikuti lomba gerak jalan hut ri ke PASTI BISA SMPN 2 Lintau Buo Ikuti Lomba Gerak Jalan HUT RI ke- 73
Salah satu deretan tim SMPN 2 Lintau Buo ketika start di depan SDN 12 Pangian Patameh (Rahid S/matrapendidikan.com)

Sementara itu Pembina Tim Gerak Jalan SMPN 2 Lintau Buo, R.Hidayatullah, A.Md.Kom menyampaikan kondisi siswa dalam kondisi baik.

“Anak-anak alhamdulillah dalam keadaan baik meskipun jalur lomba cukup jauh,” kata R>Hidayatullah usai lomba kepada Rahid Sikumbang.

Pemenang Lomba Gerak Jalan akan diumumkan usai upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus, Jumat yang akan datang. 

Lebih Pintar Sejarah Peringatan Hari Pramuka Tanggal 14 Agustus Di Indonesia

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Mungkin ada di antara penerima didik yang belum mengetahui sejarah yang menjadi alasannya ialah mengapa hari gerakan Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus? 

HUT gerakan Pramuka yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus ini berlaku secara nasional di Indonesia bukan? 

Oleh lantaran pentingnya kepramukaan khususnya sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada kurikulum 2013 di seluruh sekolah jenjang pendidikan dasar sampai menengah, berikut penjelasannya :

Masa Hindia Belanda

Kenyataan sejarah memberikan bahwa cowok Indonesia mempunyai "saham" besar dalam pergerakan usaha kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat tanda-tanda adanya berorganisasi yang Bhinneka.

Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang "Nederlandsche Padvinders Organisatie" (NPO) pada tahun 1912, yang pada ketika pecahnya Perang Dunia I mempunyai kwartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi "Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging" (NIPV) pada tahun 1916.

Organisasi Kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia ialah Javaansche Padvinders Organisatie; berdiri atas prakarsa S.P. Mangkunegara VII pada tahun 1916.

Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional, menyerupai tersebut di atas sanggup diperhatikan pada adanya "Padvinder Muhammadiyah" yang pada 1920 berganti nama menjadi "Hizbul Wathan" (HW); "Nationale Padvinderij" yang didirikan oleh Budi Utomo; Syarikat Islam mendirikan "Syarikat Islam Afdeling Padvinderij" yang kemudian diganti menjadi "Syarikat Islam Afdeling Pandu" dan lebih dikenal dengan SIAP, Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ) didirikan oleh Jong Islamieten Bond (JIB) dan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO) didirikan oleh Pemuda Indonesia.

Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI yaitu "Persaudaraan Antara Pandu Indonesia" merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928.

Federasi ini tidak sanggup bertahan lama, lantaran niat adanya fusi, akhirnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders / Pandu Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu Kebangsaan).

PAPI kemudian menjelma Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938.

Antara tahun 1928-1935 bermuncullah gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. kepanduan yang bernapas kebangsaan sanggup dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernapas agama Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Azas Kristen Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI).

Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan "All Indonesian Jamboree". Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan "Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem" disingkat PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.

Masa Bala Tentara Dai Nippon

"Dai Nippon" ! Itulah nama yang digunakan untuk menyebut Jepang pada waktu itu. Pada masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan, dihentikan berdiri. Namun upaya menyelenggarakan PERKINO II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya.Karena Pramuka merupakan suatu organisai yang menjungjung tinggi nilai persatuan.Oleh lantaran itulah bangsa jepang tidak mengijinkan Pramuka tetap lahir di bumi pertiwi.

Masa Republik Indonesia

Sebulan sehabis proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, memberikan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Konggres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Kongres yang dimaksud, dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan "Janji Ikatan Sakti", kemudian pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.

Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia lantaran serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai Pandu, sebagai patriot yang menandakan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya. Di tempat yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dihentikan berdiri,. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain menyerupai Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM).

Masa usaha bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan dedikasi juga bagi para anggota pergerakan kepanduan di Indonesia, kemudian berakhirlah periode usaha bersenjata untuk menegakkan dan mempertahakan kemerdekaan itu, pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950.

Kongres ini antara lain memutuskan untuk mendapatkan konsepsi baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupakan kembali bekas organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengukuhan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia, jadi keputusan nomor 93/Bag. A tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir sudah.

Mungkin agak asing juga jikalau direnungi, alasannya ialah sepuluh hari sehabis keputusan Menteri No. 2334/Kab. itu keluar, maka wakil-wakil organi-sasi kepanduan mengadakan konfersensi di Jakarta. Pada ketika inilah tepatnya tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi. Pada 1953 IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia

Ipindo merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putera, sedangkan bagi organisasi puteri terdapat dua federasi yaitu PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia) dan POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia). Kedua federasi ini pernah gotong royong menyambut singgahnya Lady Baden Powell ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia.

Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-10 Ipindo menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus 1955, Jakarta.

Ipindo sebagai wadah pelaksana kegiatan kepanduan merasa perlu menyelenggarakan seminar supaya sanggup citra upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957.

Seminar Tugu ini meng-hasilkan suatu rumusan yang dibutuhkan sanggup dijadikan pola bagi setiap gerakan kepanduan di Indonesia. Dengan demikian dibutuhkan ke-pramukaan yang ada sanggup dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan Novem-ber 1958, Pemerintah RI, dalam hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik "Penasionalan Kepanduan".

Kalau Jambore untuk putera dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu-Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terealisasi pada tahun 1959. Pada tahun ini juga Ipindo mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.

Nah, masa-masa kemudian ialah masa menjelang lahirnya Gerakan Pramuka.

Kelahiran Gerakan Pramuka - Sejarah Pramuka Indonesia

Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi jikalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, insiden dan insiden pada sekitar tahun 1960.

Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepandan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu.

Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini ialah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 wacana planning pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini sanggup ditemukan Pasal 330. C. yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan ialah Pancasila. Seterusnya penertiban wacana kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui planning Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30). Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powell (Lampiran C Ayat 8).

Ketetapan itu memberi kewajiban supaya Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan kegiatan pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka.

Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, wacana Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan menyerupai yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.

Ada perbedaan sebutan atau kiprah panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu. Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 wacana Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan (Hamengku Buwono IX), Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial).

Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 wacana Gerakan Pramuka.

Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian insiden yang saling berkaitan yaitu :

1.  Pidato Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA.

2.  Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, wacana Gerakan Pramuka yang memutuskan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi belum dewasa dan cowok Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka mempunyai arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA.

3.   Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan tulus meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.

4.  Pelantikan Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA.

Gerakan Pramuka Diperkenalkan

Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan supaya pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh lantaran itu Keppres RI No.238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan anggotanya.

Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian.

Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8-’45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang dan dalam Kwarnasri 8 orang.

Namun dalam realisasinya menyerupai tersebut dalam Keppres RI No.447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya sebagai anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi anggota Kwarnari.

Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen Tentara Nasional Indonesia Dr.A. Aziz Saleh.

Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat Ketua dan Brigjen Tentara Nasional Indonesia Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.

Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta.

Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari, di Istana negara, dan memberikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile dimulai.

Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai HARI PRAMUKA yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.

Referensi artikel : Wikipedia Indonesia